Tulang Bawang, 18 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tulang Bawang turut ambil bagian dalam pertemuan penting yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tulang Bawang bersama sejumlah organisasi keagamaan dan unsur pemerintah daerah, Kamis (17/07/2025), di RM Bilal Menggala.
Pertemuan ini membahas isu yang tengah menjadi perhatian bersama, yaitu meningkatnya indikasi aktivitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di wilayah Tulang Bawang. Data yang disampaikan menyebutkan bahwa lebih dari 3.000 warga terindikasi berada dalam komunitas LGBT, jumlah yang dinilai sangat memprihatinkan oleh berbagai elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, LDII Tulang Bawang diwakili langsung oleh Ketua DPD, Bapak H. Sutino, S.Pd, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya pencegahan penyimpangan seksual berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal.
“LDII menegaskan komitmennya dalam menjaga moral generasi muda dan membentengi masyarakat dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kami mendukung langkah FKUB dan unsur pemerintah dalam mendorong lahirnya Perda Pencegahan LGBT di Kabupaten Tulang Bawang,” tegas H. Sutino.
Selain LDII, hadir pula perwakilan dari MUI, BAZNAS, Dewan Masjid Indonesia (DMI), MPAL, Lembaga Adat Megou Pak, dan Dewan Kesenian Kabupaten Tulang Bawang. Dari unsur pemerintah hadir Kepala Kantor Kemenag Tulang Bawang, Badan Kesbangpol, serta perwakilan Dinas Pariwisata.
Ketua FKUB Tulang Bawang, Hi. Yantori Yurni, yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten, menginisiasi pertemuan ini guna menyatukan suara berbagai pihak dalam menghadapi fenomena LGBT yang dianggap sebagai bentuk kemaksiatan dan ancaman moral bagi masyarakat.
Kesepakatan forum ini akan dituangkan dalam surat pernyataan bersama lintas organisasi dan akan diajukan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar moral dan sosial untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan LGBT.
LDII berharap, ke depan, kerja sama antarorganisasi lintas agama dan pemerintah semakin solid dalam menjaga keharmonisan sosial dan membangun generasi muda yang kuat, berakhlak, dan berdaya saing tinggi.
